Menganalisis Isu Publik

materi Panduan ii
IPB Political School

Menganalisis Isu Publik
(Contoh Kasus : Analisis Isu Sektor Pertanian)
Darmaga Kampus IPB, Senin 17 Mei 2010

A. ANALISIS ISU PUBLIK (CONTOH KASUS : ISU PERTANIAN)
Apa Kabar Pertanian Indonesia Kini?
Kementerian Pertanian mengakui tidak melibatkan petani ataupun organisasi tani dalam proses penyusunan draf Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan. Alasan tidak dilibatkannya petani dan organisasi tani dalam penyusunan draft permentan menurut Gatot Irianto, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Dalam permentan yang diatur adalah investor atau swasta dengan skala usaha lebih dari 25 hektar. ”Karena tidak mengatur petani kecil, tidak masalah (tidak melibatkan mereka),” ungkap Gatot. ( Kompas, Selasa 20 April 2010).



Apakah Indonesia memiliki “Cetak Biru” Pembangunan Pertanian ?

Menurut Bustanul Arifin, Guru Besar Unila; Ekonom INDEF; Professorial Fellow di MB-IPB. Dokumen cetak biru pembangunan pertanian telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, dan secara strategis juga tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Meskipun begitu Beliau tahu dua dokumen negara itu tidak eksplisit berisi cetak biru pembangunan pertanian. Dalam RPJM 2010-2014, kerangka acuan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II juga tidak ditemukan langkah sistematis selama lima tahun ke depan, misalnya untuk mengembalikan pembangunan pertanian ke khitah sebagai basis pembangunan ekonomi Indonesia, yang bervisi kesejahteraan. (Kompas, Senin, 26 April 2010).


Saat ini disadari atau tidak petani kurang diperhatikan. Nilai tukar petani kita cenderung makin turun. Hal ini disebabkan harga hasil pertanian serta perikanan primer, seperti padi, jagung, tebu, kedelai, singkong, telur, susu, ayam, tandan buah sawit, biji cokelat, teh, kopi, cengkeh, tembakau, sayur, buah, dan garam rendah (bahkan komoditas beras dan gula harganya dibuat rendah untuk menjaga inflasi). Harga hasil industri (minyak goreng, mi, tempe, tahu, kecap, pupuk, traktor, benih, pestisida, listrik, emas, sepeda motor, mobil, barang elektronik, solar, bensin, dan gas) dibiarkan berpatokan pada nilai dollar Amerika Serikat. Ketika rupiah melemah, harga hasil industri naik dan petani semakin miskin. Dibandingkan dengan tahun 1995 (saat nilai tukar rupiah Rp 1.800 per dollar AS), petani dan rakyat Indonesia tahun 2010 (nilai tukar rupiah Rp 9.000 per dollar AS) telah mengalami proses pemiskinan lima kali lipat.
Infrastruktur pertanian dan pedesaan (jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, listrik, dan telekomunikasi) yang buruk juga menjadi penyebab rendahnya daya saing petani. Hasil pertanian menjadi mahal dan tidak kompetitif. Demikian juga lembaga pembiayaan bank dan nonbank yang tidak efisien (bunga pinjaman lebih dari 15 persen, sementara bank di negara lain kurang dari 6 persen) harus dibiayai petani. Selain bunganya mahal, petani (40 persen dari penduduk Indonesia) sulit mendapat kredit (kurang dari 10 persen dari seluruh kredit yang disalurkan).
Kini, dengan adanya Rancangan Peraturan (pendaftaran usaha tani) yang mengabaikan petani kecil akan lebih menguntungkan perusahaan besar dan asing. Ketika petani menganggur, kesulitan modal dan lahan, pemerintah justru membuka investasi asing berproduksi pangan dan menyediakan lahan untuk food estate. Paradoks ini berpotensi menimbulkan pengangguran baru dan pemiskinan petani ( Rachmat Pambudy, Dosen Institut Pertanian Bogor; Petani; Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Kompas, 26 April 2010 )

Bagaimana Sistem pemasaran produk pertanian kita?
tergolong tidak efisien!!! Hal ini dikarenakan sebelum jatuh ke tangan konsumen, produk pertanian melewati banyak mata rantai pemasaran. Hal ini mengakibatkan banyak nilai tambah diterima pedagang perantara dan bukan ke petani. Hasil penelitian IPB, menunjukkan petani hanya menerima sekitar 34 persen, selebihnya adalah keuntungan pedagang pengumpul 9 persen dengan biaya distribusi 3 persen, keuntungan pedagang perantara 11 persen dengan biaya distribusi 7 persen, keuntungan pedagang besar 9 persen dengan biaya distribusi 6 persen serta keuntungan pengecer 12 persen dengan biaya distribusi 9 persen (dihitung berdasarkan persentase harga yang diterima konsumen).
Gambar 1. Harga yang diterima petani dan Marjin Pemasaran










Sumber : Ramelan 1998
Mengapa kita harus peduli dengan masalah Pertanian khususnya Pangan ?

Peranan Sektor pertanian antara lain:
1. Kontribusi pada pembangunan Ekonomi cukup tinggi, terbesar no 2 setelah Industri Pengolahan  dilihat dari pangsa PDB (Lihat tabel II.2 di bawah). Meskipun begitu pertumbuhan sektor pertanian cenderung rendah dari sektor lain (Lihat grafik II.7 di bawah ini)



Sumber : Neraca Keuangan dan RAPBN 2010






2. Kontribusi pada Penyerapan Tenaga Kerja cukup tinggi



Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2010 mencapai 7,41 persen dari jumlah angkatan kerja atau 8,59 juta orang. Ini menurun dibanding pengangguran terbuka pada Agustus 2009 yang mencapai 7,87 persen terhadap jumlah angkatan kerja atau 8,96 juta orang.
”Tingkat pengangguran terbuka ini juga turun dibandingkan pengangguran pada Februari 2009, yakni 8,14 persen terhadap jumlah angkatan kerja (yang saat ini mencapai 116 juta orang) atau 9,26 juta orang. Penurunan tingkat pengangguran itu merefleksikan pada perekonomian yang membaik pada triwulan I-2010. Penurunan ini terjadi karena ada penyerapan di sektor pertanian saat panen raya antara Januari- Maret 2010 ” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan di Jakarta, Kompas,Senin 11 Mei 2010)
3. Ketahanan Pangan -> Krusial ! Tanpa ini maka Negara akan Kolaps...
Bagan “Lingkaran Setan” Kemiskinan Akibat Ketidaktahanan Pangan
(Sumber : Hardinsyah)


4. Sumber Penerimaan Devisa bagi Negara

Sumber : BPS 2009
5. Salah satu jalan dalam Pengentasan Kemiskinan
Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2004-2007

No
Tahun Jumlah Penduduk Miskin
Kota Desa Kota + Desa
Juta Jiwa Persen Juta Jiwa Persen Juta Jiwa Persen
16 2004 11,4 12,13 24,8 20,11 36,1 16,66
17 2005 12,4 11,68 22,7 19,98 35,1 15,97
18 2006 14,49 13,47 24,81 21,81 39,3 17,75
19 2007 13,56 12,52 23,61 20,37 37,17 16,58
Sumber dari: Berita Resmi Statistik tahun 2006 dan 2007
Pada tabel di atas terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin berada di pedesaan. Dan mayoritas penduduk Indonesia di pedesaan bermata pencahariaan di bidang Pertanian. Hal ini mengindikasikan jika ingin menekan angka kemiskinan maka sektor pertanian yang berada di pedesaan-lah yang seharusnya menjadi targetan utama pemerintah.




FAKTANYA DI LAPANGAN !....., PETANI KITA :
 memiliki modal kecil
 berpendidikan rendah
 infrastruktur yang kurang mendukung
 kepemilikan lahan yang sempit sulit dalam penciptaan economic of scale
 penguasaan teknologi yang masih minim
 kurangnya akses informasi...dan masih banyak kekurangan lainnya!


B. METODE ANALISIS ISU PUBLIK
Analisis Kebijakan Publik :
Pada prinsipnya, langkah-langkah melakukan analisis kebijakan Publik bukanlah proses yang kaku. Hakikat masalah, tujuan analisis, strategi yang akan diterapkan, ketersediaan sumberdaya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi proses analisis kebijakan sosial. Enam tahapan di gambar berikut ini bisa dijadikan panduan dalam melakukan analisis kebijakan (Gambar 3.2)


Gambar . Proses Analisis Kebijakan
Sumber : Suharto, 2008

Pemilihan masalah social didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain: masalah tersebut bersifat actual (sedang menjadi perhatian masyarakat kini), penting dan memdesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi public, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan social (artinya masalah tersebut sejalan dengan transformasi social yang sedang bergerak di masyarakat, misalnya penguatan demokratisasi, hak azasi manusia atau transparansi dan good governance ).
Pertimbangan lain dalam merumuskan masalah sosial yang akan dijadikan pusat kajian kebijakan adalah penentuan apakah masalah tersebut termasuk kategori masalah sosial strategis atau tidak. Suharto (2008) mengajukan empat parameter yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan strategis tidaknya suatu masalah social.

Bagan Parameter Masalah Strategis
Sumber : Suharto, 2008
1. Faktor
Apakah masalah tersebut merupakan Apakah masalah tersebut merupakan faktor penentu (key factor to mblem solving) dalam mengatasi masalah lain yang lebih luas? Apakah masalah tersebut bersifat causally accountable, secara kausal il.ipat diperhitungkan (diukur)?
2. Dampak
Apakah jika masalah tersebut ditangani atau direspon oleh kebijakan maka akan membawa manfaat kepada masyarakat luas atau berdampak pada peningkatan kesejahteraan publik? Apakah penanganan masalah tersebut bermatra socially and economically profit able secara ekonomi dan sosial menguntungkan masyarakat banyak?
3. Kecenderungan
Apakah masalah tersebut sejalan dengan kecenderungan global dan nasional? Apakah masalah tersebut bersifat globally and nationally visible, sedang menjadi perhatian, dianggap penting atau terekam oleh memori publik dalam skala nasional dan global?
4. Nilai
Apakah masalah tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat local? Apakah masalah tersebut secara budaya diterima atau diakui keberadaannya?

TAHAPAN – TAHAPAN MENGEKSEKUSI ISU PUBLIK

1. Identifikasi Tujuan
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan public diwujudkan sebagai ‘outcome’ (hasil akhir) kebijakan yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, analis kebijakan harus mengidentifikasi dengan jelas sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut.

2. Identifikasi Alternatif (opsi) Penyelesaian Masalah
Dalam mengidentifikasikan beberapa alternatif kebijakan ada beberapa langkah yang penting untuk dilakukan. Pertama, mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah social dengan mengeliminasi atau mengurangi sebab-sebab atau factor penyumbang masalah. Dan yang kedua, menelisik kebijakan yang ada saat ini dalam rangka mengarah ke perbaikan.
Ada dua kriteria yang dapat membantu menentukan alternative kebijakan yang paling baik yakni fisibilitas dan efektivitas. Fisibilitas adalah kemungkinan atau probabilitas mengenai apakah kebijakan yang diusulkan akan diterima oleh audien kebijakan (misalnya, oleh pemerintah atau badan pemerintah). Fisibilitas dipengaruhi oleh factor-faktor seperti penerimaan cultural dan biaya-biaya yang terantisipasi dibandingkan dengan manfaat-manfaat yang diperoleh.
Efektivitas menunjuk pada kemungkinan bahwa kebijakan yang diterapkan akan menghasilkan manfaat-manfaat yang dapat mengurangi masalah social. Oleh karena itu mendefinisikan masalah kebijakan secara sempit dan spesifik sangat penting untuk mencapai tingkat efektivitas yang tinggi.
3. Analisis manfaat dan Biaya (Cost / Benefits)
Manfaat adalah konsekuensi kebijakan yang baik baik bagi masyarakat atau sebagian besar anggota masyarakat. Beberapa manfaat bersifat tangible
dan mudah diukur dalam nominal mata uang dan jumlah.
Dalam tahap ini, analis kebijakan perlu mencari jawaban atas pertanyaan berikut ini:
a. Bagaimana implementasi kebijakan dalam praktiknya ? untuk menjawab pertanyaan ini, analisis kebijakan perlu berbicara dengan pihak-pihak
yang terpengaruh oleh kebijakan , dan melakukan pengumpulan data.
b. Manfaat apa sajakah yang diperoleh dari kebijakan tersebut? Apakah rnernbuahkan hasil (manfaat) yang diinginkan oleh pemerintah? Apakah menghasilkan manfaat lainnya? Jika ya, apakah manfaat tersebut?
c. Biaya (dampak) apa saja yang timbul dari (implementasi) kebijakan tersebut? Biaya (dampak) apakah yang harus ditanggung oleh pemerintah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan?

4. Konsultasi Publik
Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang secara terus menerus dikomunikasikan kepada para stakeholders, terutama pelaksana yang menjalankan kebijakan di lapangan. Konsultasi ini harus dilakukan dari mulai tahap awal perumusan kebijakan sampai tahap dengan implementasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Bagan hubungan antar Stakeholders
Sumber : Suharto, 2008
Sebagai salah satu kebijakan publik, perumusan kebijakan sosial memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat. Karenanya orang-orang yang terlibat dalam berbagai tingkat proses perumusan tersebut sangat beragam. Sekelompok individu atau kelompok yang memiliki perhatian langsung maupun tidak langsung dalam sebuah hasil keputusan kebijakan social disebut sebagai komunitas atau stakeholders kebijakan social. Komunitas ini umumnya terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah, penasihat-penasihat kebijakan, beragam kelompok individu, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara sederhana melalui komunitas kebijakan social.
5. Penentuan Opsi (Alternatif Kebijakan) Terbaik
Untuk menyeleksi beberapa alternative kebijakan dan memilih sebuah kebijakan publik. Pilihan opsi terbaik berdasarkan prakiraan awal mengenai criteria fisibilitas dan efektivitas. Penyeleksian alternative kebijakan didasari oleh keyakinan bahwa alternatif tersebut akan membawa dampak yang baik. Konsekuensi masa depan yang baik ini dinamakan manfaat (benefit). Hal ini pun tidak menutup kemungkinan menghasilkan dampak yang buruk yang dinamakan ‘biaya’ atau ‘kerugian’ (cost). Proses penyeleksian ini pun diiringi dengan evaluasi yakni menelaah manfaat dan biaya dalam kebijakan publik yang sudah diterapkan. Evaluasi sangat penting agar hasil kebijakan yang dikeluarkan di publik tidak merugikan nantinya.

NB : Ada pun beberapa kemungkinan kebijakan yang salah tetapi sering digunakan yakni :
• Kebijakan-kebijakan yang tidak berhasil akan tetapi terus diterapkan
• Kebijakan-kebijakan yang berhasil malah dihentikan atau diganti




TUGAS MATERI II IPB POLITICAL SCHOOL

Tugas ini dilakukan sebagai salah satu bentuk ‘praktik lapang’ bagi peserta IPB Political School terkait tema II kita kali ini (“Menganalisis Isu Publik”). Pengerjaan tugas dilakukan secara berkelompok, untuk pembagian kelompok akan difasilitasi oleh panitia IPS langsung (jika belum dapat kelompok atau ada yang ingin ditanyakan silahkan hubungi panitia IPS).
Kelas IPS akan dibagi menjadi dua jenis kelompok yakni Kelompok ganjil dan genap. Masing-masing jenis kelompok akan mendapat dua isu analisis yang berbeda ;
 Kelompok Ganjil -> Isu I : Analisis Kemacetan di Jalan Bubulak-Darmaga Kampus
 Kelompok Genap -> Isu II : Analisis Masalah Kebersihan Lingkungan di Sekitar Bara
Silahkan teman-teman menganalisis isu menggunakan metode yang telah dijelaskan di dalam buku panduan II IPS ini, yakni dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Identifikasi Tujuan
2. Identifikasi Alternatif (opsi) Penyelesaian Masalah
3. Analisis manfaat dan Biaya (Cost / Benefits)
4. Konsultasi Publik
5. Penentuan Opsi (Alternatif Kebijakan) Terbaik
Tahapan analisis isu minimal sampai tahapan ke tiga yakni Analisis manfaat
dan Biaya (Cost / Benefits). Teman-teman pun bisa mencari referensi lain yang dirasa bisa membantu proses analisis. Hasil analisis kelompok akan dipresentasikan dalam bentuk Power Point di pertemuan IPS ke tiga. Pengerjaan tugas ini merupakan salah satu point penilaian terbesar untuk peserta IPS. Demikian informasi tugas dari kami, semoga tidak dijadikan ‘beban’ bagi teman-teman. Harapan kami, hal ini bisa dijadikan kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu sekaligus menambah pengalaman teman-teman IPS untuk bisa terjun langsung menganalisis permasalahan di masyarakat.

Salam cinta atas nama Rakyat dan Pertanian Indonesia, Hidup Mahasiswa!
Hormat Kami,
Kebijakan Nasional dan IPB Social Politic Center, BEM KM IPB 2010.